Iniadalah salah satu Curhat guru non PNS yang sudah sertifikasi dan Inpassing namun salah satu gajinya di tahun 2019 Masi belum terbayarkan di bulan Desembe PenjelasanTunjangan Inpassing Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama. Melalui surat nomor : 744/Dj.I/Dt.I.I /KP .07.6/ 03 / 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi perihal Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada GajiInpassing Guru Non Pns Tunjangan guru Gaji inpassing berdasarkan golongan May 12th, 2019 - Daftar Gaji PNS Golongan I Tahun 2016 Berdasarkan Masa Kerja Golongan Ia Ib Ic dan Id Berikut Cara Cek Proses SK Inpassing Bagi Guru Non Ahok PNS DKI Jangan Cuma Ancam Mogok Berhenti Sa Daftar Gaji PNS Golongan I Tahun Sudah menjadi rahasia umum, jika gaji yang didapatkan guru honorer dianggap tidak manusiawi. Padahal beban tugas guru honorer sama dengan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan sampai saat ini, guru honorer non sertifikasi dan non penyesuaian (inpassing) hanya mendapat gaji dari pemerintah sebesar Rp250 ribu per bulan. Potongan tukin mungkin tidak jadi soal Cara mengetahui status Inpassing guru non PNS melalui beberapa tahapan, New! HGN 2020, Kemenag Serahkan Bantuan Subsidi Gaji Guru Non-PNS; Kemenag Proses Pencairan BSU Guru PAI Non PNS, Begini Tahapannya – New! Komentar Ramai Tentang BSU, Kemenag Minta Kanwil Kawal Pencairan BSU Guru Madrasah Non B9Gw. JAKARTA - Kabar gembira dihembuskan Kementerian Agama Kemenag bagi para guru madrasah bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing dan sudah lulus sertifikasi. Pada penutup tahun 2018, Kemenag telah menyelesaikan pembayaran mereka secara tuntas tanpa atau penetapan jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil PNS sejak 2011 telah menjangkau orang. Namun SK Inpassing baru dimulai pada Januari 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 43/ 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Kementerian Agama. Berdasarkan data terkini, masih terdapat Guru Bukan PNS yang belum menjalani proses inpassing sebanyak orang itu, Kemenag juga telah menyelesaikan pembayaran sertifikasi kepada para guru madrasah, baik PNS maupun non PNS. Data guru madrasah sampai penutup tahun 2018 adalah sebanyak orang guru. Dari jumlah itu, sebanyak orang 44,12%, terdiri dari guru PNS dan orang guru Bukan PNS, telah mendapatkan jika didasarkan data tanggal 31 Desember 2005, ketika UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan sertifikasi, maka capaian pelaksanaan sertifikasi guru di Kemenag telah mencapai 94,86%.Capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi guru madrasah yang selama ini acap kali melancarkan protes terkait tertunggaknya tunjangan. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, pemenuhan pembayaran kepada guru-guru di lingkup Kemenag merupakan hal yang terus diperjuangkannya selama menjabat.“Pemenuhan pembayaran tunjangan tak semudah membalik telapak tangan karena terbatasnya APBN,” kata Menag dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Rabu 16/1/2019.Dikatakan, pemenuhan tunjangan para guru pada penutup tahun 2018 merupakan hadiah akhir tahun yang diharapkan menjadi pemacu semangat mengajar para guru. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi guru dengan cara mendorong profesionalitas dalam keilmuan dan metode Peraturan Menteri Keuangan PMK No 164 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan Profesi Guru PNS, bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar satu bulan gaji pokok yang diterimanya. Sedangkan untuk guru bukan PNS dibayarkan sebesar Rp1,5 juta per tahun ke tahun jumlah guru terus meningkat. Populasi guru baru terus berkejaran dengan kuota sertifikasi yang jumlahnya tahun 2018 alokasi anggaran untuk sertifikasi guru madrasah hanya bagi orang. Kuota ini akan diberikan kepada para guru yang sudah mengikuti Program PPG Pendidikan Profesi Guru yang kini tengah mengikuti rangkaian perkuliahan di perguruan tinggi dan akan selesai pada awal April profesi guru madrasah pada tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam sebesar Rp10,2 triliun. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru bukan PNS sebesar Rp329,1 miliar.pur Program Inpassing Guru – Menjadi guru tentu merupakan sebuah pekerjaan yang berperan amat besar pada perkembangan pendidikan. Sementara itu keberadaan sekolah selalu dikembangkan seiring berkembangnya zaman. Dengan demikian, kebutuhan guru juga akan bertambah guru menyebabkan tak semua guru pada instansi atau lembaga pendidikan berada dalam naungan ASN alias menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS. Sebab tentu saja kuotanya tidak terlalu banyak dan terdapat beberapa seleksi khusus. Di antaranya yakni seleksi kualifikasi akademik, sertifikat pendidik maupun lama masa PNS sendiri, secara tidak langsung akan mengangkat taraf kesejahteraan hidup para guru melalui besaran gaji pokok ideal serta beberapa tunjangan yang ada. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lainnya yang bisa guru PNS jika Anda belum berkesempatan untuk menjadi guru PNS, tidak perlu khawatir. Anda masih bisa mendapatkan kebermanfaatan tersebut melalui program resmi yang diselenggarakan pemerintah yakni Program Inpassing Itu Program Inpassing Guru?Program Inpassing Guru merupakan program resmi yang mengarahkan para guru Non – PNS dengan kriteria tertentu untuk bisa menyetarakan gelar dengan guru PNS. Tentu terdapat persyaratan khusus misalnya dari kualifikasi akademik, Serdik maupun lama masa kerja. Guru Non – PNS yang dapat mengikuti program Inpassing harus terseleksi resmi sehingga mendapat jaminan pengangkatan oleh satuan pendidikan melalui pemerintah pusat atau juga melalui jaminan pengangkatan dari satuan atau penyelenggara pendidikan yang dipelopori oleh masyarakat dengan syarat tertentu. Misalnya satuan pendidikan yang dikembangkan masyarakat telah memiliki izin pendirian dari pemerintah pusat atau Program Inpassing Guru ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Permendiknas pada No. 22/2010 terkait Perubahan pada Permendiknas dengan No. 47/2007 terkait Penetapan Inpassing Jabatan Fungisonal Bagi GBPNS Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta perhitungan angka penerapannya, guru yang dapat mendapatkan program Inpassing alias penyetaraan akan mendapatkan tunjangan bulanan di mana besarannya setara dengan para guru gaji yang diterima akan disesuaikan dengan persyaratan golongan. Sebagaimana perhitungan angka kredit pangkat dan jabatan yang diterima selama masih aktif dalam mengajar peserta didik. Program ini senantiasa diselenggarakan setiap tahunnya. Hanya saja, waktu pelaksanaannya tidak kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru agar selalu update serta memiliki banyak wacana. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan para guru dapat terlaksana. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme pendaftaran, persyaratan serta pelaksanaan seleksi bagi guru yang ingin mengikuti program Pendaftaran Program Inpassing GuruUntuk dapat mengikuti seleksi program kesetaraan ini, maka para guru harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Pendaftarannya sendiri terdiri dari dua jalur yakni secara online maupun pendaftaran pertama yang bisa diikuti yakni dengan mendaftar secara offline. Pada pendaftaran ini terdapat beberapa berkas yang harus dikumpulkan. Beberapa di antaranya yakni Pertama, menyiapkan berkas – berkas sesuai dengan persyaratan dari penyelenggara program Inpassing. Pastikan Anda mengetahui ketentuan dari warna map pada setiap jenjangnya. Yakni, jenjang SD menggunakan map berwarna jenjang SMP sendiri Anda bisa menggunakan warna biru. Perlu diperhatikan, setiap satu mapnya itu akan diberikan pada satu orang Anda harus segera menyiapkan sekaligus mencetak Lembar Identitas Pengusul atau biasa disingkat dengan LIP pada informasi penyelenggaran segera tempelkan pada cover map di halaman depan. Usahakan Anda menempatkan amplop dalam tempat yang tersegel dengan rapi. Sebab jika tidak, dikhawatirkan bahwa surat yang Anda kirimkan bisa mengalami berbagai surat yang telah tersegel dengan rapi perlu Anda kirimkan pada alamat resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pencatatan berikut yang ditujukan pada Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikas Kemdikbud pada PO BOX 1316 JKS 12013. Jangan lupa untuk mencantumkan kode LIP di pojok kanan atas amplop yang saja, di masa pandemi seperti sekarang, pengiriman secara offline bisa saja mengalami beberapa kendala. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan kebijakan dengan adanya pendaftaran jalur online. Tentu saja, hal ini akan memberikan sedikit kemudahan bagi pendaftar yang lokasi tempat tinggal sangat jauh. Selain itu juga menghemat biaya pengiriman berkas secara offline. Beberapa langkah di antaranya yakniPertama, perlu untuk menunjukkan bahwa guru terkait telah mendaftar sebagai guru Non PNS atau masuk kategori dalam GBPNS serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jika guru tersebut sudah dapat memenuhi persyaratan, maka cguru tersebut akan mendapatkan nomor urut. Nomor urut inilah yang akan menjadi panduan bagi calon guru untuk melihat informasi mengenai kelulusan dirinya saat mencari data pada situs laman Kedua, perlu diketahui, bahwa prosedur pendaftaran online, Kepala Sekolah memiliki tugas untuk bisa memeriksa melalui ketersediaan maupun keabsahan. Bisa juga dengan membuatkan surat selain itu, Kepala Sekolah juga perlu untuk mengirimkan beberapa berkas yang sudah mendapatkan verifikasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, pengiriman dokumen tersebut dapat didistribusikan untuk pertimbangan tujuan pengusulan guru yang ingin mengikuti program guru – guru yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN, Kepala Sekolah dapat melampirkan keabsahan maupun kelengkapan pada berkas administrasi pada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang lokasinya berada di Luar Negeri LN.Ketiga, sebelum men-submit segala berkasnya, jangan lupa untuk melakukan screening terlebih dahulu untuk menghindari ada berkas – berkas yang terlewat. Nah, jangan sampai peluang untuk mendapatkan program Inpassing gagal lantaran berkas yang tidak verifikasinya tidak terlalu rumit. Anda hanya perlu untuk mengirimkan keseluruhan berkas yang ada pada Direktorat Pembinaan Guru. Strategi untuk MendapatkanProgram Inpassing GuruAgar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai program Inpassing, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya yakni, sering menanyakan pada guru sekitar ataupun mencari info pada Dinas Kependidikan seperti ini biasanya memang tidak mudah didapatkan. Sehingga Anda perlu untuk melakukan usaha lebih agar dapat lebih cepat mengetahuinya. Bisa juga dengan cara lebih banyak eksplor melalui akses lainnya lagi, Anda juga bisa menanyakan pada beberapa guru yang sudah mendaftar program demikian ulasan mengenai program Inpassing guru dan beberapa mekanisme pendaftaran yang bisa Anda lakukan. Semoga dengan adanya ulasan ini, para guru Non – PNS dapat lebih meningkatkan kesejahteraan diri masing – masing melalui program diri Anda sebagai anggota dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link INI atau poster berikut untuk gabung menjadi member shd/shd

gaji guru inpassing kemenag